Magetan,seputarjatim.co.id — Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Lewat Sekretaris Fraksi, Marga Dwi Setyawan, memberikan sejumlah catatan kritis namun konstruktif guna memastikan efektivitas kebijakan anggaran daerah.
Dalam pandangan umumnya, Nasdem menyoroti adanya pengerutan ruang fiskal akibat penurunan proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Perubahan 2026. Target pendapatan daerah yang semula direncanakan, kini diproyeksikan turun sekitar 1,47 persen atau berkurang Rp26,34 miliar menjadi Rp1,764 triliun.
“Jika disandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai tingkat lebih tinggi, kapasitas pendapatan pada RAPBD Perubahan 2026 ini masih terkoreksi sekitar Rp307,95 miliar atau tumbuh minus 14,9 persen. Hal ini menandakan bahwa pemulihan kapasitas penerimaan daerah belum sepenuhnya kembali ke level tahun sebelumnya,” papar Marga Dwi Setyawan.
Di sisi lain, alokasi belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar 3,50 persen atau bertambah Rp64,2 miliar, sehingga nilainya membengkak menjadi Rp1,897 triliun. Kondisi ini memperlebar defisit anggaran tahun berjalan dari yang semula diprediksi Rp42,12 miliar menjadi Rp132,57 miliar. Defisit tersebut rencananya akan ditutup menggunakan pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2025 hasil audit BPK sebesar Rp135,82 miliar, dengan sisa Rp3,25 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD.
Meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan dinaikkan menjadi Rp358,73 miliar, Fraksi Nasdem mengingatkan Pemkab Magetan agar tidak mengejar target tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak atau menambah beban ekonomi warga.
Nasdem merekomendasikan pembenahan tata kelola melalui digitalisasi sistem pemungutan, pengintegrasian data wajib pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara maksimal, serta penutupan celah kebocoran penerimaan daerah.
Selain masalah pendapatan, struktur belanja operasi yang mendominasi hingga 78,41 persen dari total APBD (mencapai Rp1,487 triliun) juga tak luput dari perhatian. Nasdem mendesak agar tingginya belanja operasional diimbangi dengan indikator kinerja yang jelas dan tidak menggerus porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik maupun program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, Fraksi Nasdem Magetan turut menyodorkan lima poin rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemetaaan Sektor Pertanian & Reformasi Poktan, OPD terkait diminta mendata ulang lahan pertanian, pola tanam, serta zonasi kebutuhan pupuk. Selain itu, kelompok tani (poktan) dengan anggota yang terlalu gemuk perlu direstrukturisasi agar lebih efektif. Pemanfaatan teknologi irigasi dan modernisasi pascapanen juga didorong untuk mengantisipasi risiko gagal panen.
Pemkab diminta membenahi ketepatan data desil penerima bantuan sosial. Kesalahan pendataan dinilai sangat krusial karena dapat merampas hak masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses jaminan sosial.
Mendorong hadirnya institusi perguruan tinggi di Kabupaten Magetan demi meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara mandiri.
Mengapresiasi dampak positif MBG bagi pelajar, balita, dan ibu hamil, serta meminta perluasan jangkauan program dengan pengawasan ketat yang melibatkan pihak sekolah, puskesmas, dan elemen masyarakat.
Memastikan layanan kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan secara ramah, adil, merata, dan berorientasi pada pelayanan prima tanpa diskriminasi.
Fraksi Nasdem berharap seluruh penyesuaian dalam Perubahan APBD 2026 ini benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga Magetan, mulai dari perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga penurunan angka kemiskinan secara terukur.(ryn)
