Magetan,seputarjatim.co.id — Keberhasilan pembangunan daerah dinilai tidak bisa bertumpu pada kinerja birokrasi semata, melainkan menuntut keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan, Welly Kristanto, saat sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Melalui Program Guyub Rukun untuk Rukun Tetangga di Desa, Di Ruang Ki Mageti.

Menurut Welly, Rukun Tetangga (RT) memegang posisi vital sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang bersentuhan langsung dengan warga. Keberadaan RT menjadi garda terdepan dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan desa, menggerakkan pembangunan, memberdayakan warga, melakukan pembinaan kemasyarakatan, hingga mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan setempat.
Atas dasar pertimbangan itulah Pemerintah Kabupaten Magetan menetapkan Program Guyub Rukun sebagai salah satu agenda prioritas strategis daerah guna mendongkrak kesejahteraan sosial melalui penguatan kapasitas dan peran pengurus RT.
“Pembangunan daerah tidak mungkin dijalankan pemerintah sendiri, melainkan butuh partisipasi seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat RT. Karena peran strategisnya dalam pelayanan dan pemberdayaan warga, Pemkab Magetan menjadikan Program Guyub Rukun sebagai prioritas untuk memperkuat posisi RT dalam meningkatkan kesejahteraan sosial,” ujar Welly Kristanto.
Ia menerangkan bahwa program ini dirancang melalui skema pengalokasian anggaran di tingkat RT lewat bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan. Fokus utamanya diarahkan untuk merawat semangat kebersamaan, mempererat kohesi sosial, sekaligus membangun ketahanan sosial masyarakat berbasis lingkungan RT.
Dalam pelaksanaannya, seluruh tahapan wajib berpegang pada lima prinsip dasar, yakni partisipasi aktif warga, pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat, keterbukaan informasi atau transparansi, kesederhanaan tata kelola administrasi, serta menjaga netralitas penuh dari segala bentuk kepentingan politik praktis.
Adapun pemanfaatan dana bantuan tersebut ditentukan secara partisipatif melalui forum musyawarah RT untuk membiayai lima sektor utama, meliputi pengelolaan sampah lingkungan, pembangunan sarana lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, aktivitas sosial keagamaan, serta program prioritas yang disepakati dalam musyawarah desa.
“Program Guyub Rukun melibatkan rantai kerja panjang mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, sampai pengurus RT. Tanpa koordinasi yang solid dan sinergi yang kuat, target memperkokoh budaya gotong royong dan ketahanan sosial warga tidak akan tercapai secara maksimal,” tegasnya.
Ia pun merangkum lima pilar utama penentu keberhasilan kebijakan ini, mulai dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah, dukungan penuh pemerintah desa, keaktifan pengurus RT, keterlibatan warga secara langsung, hingga komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.(ryn)




