Magetan,seputarjatim.co.id– Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam proses seleksi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini.
Kebijakan pembatasan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magetan, Masruri. Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara, baik yang berstatus PNS maupun PPPK, tidak diijinkan menjadi BPD..
“PNS dan PPPK, tidak diijinkan dalam pengisian keanggotaan BPD” ujar Masruri saat memberikan keterangan melalui sambungan telepon terkait aturan kepegawaian tersebut,Sabtu(21/11/2026)
Menurutnya, pelarangan ini bukan tanpa dasar, Keputusan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur netralitas dan larangan rangkap jabatan bagi aparatur negara.
Untuk memperkuat landasan hukum di tingkat daerah sekaligus memberikan kejelasan bagi para pegawai dan panitia seleksi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Magetan tengah menyiapkan payung hukum turunan.
“Sebagai tindak lanjut resmi di daerah, Bupati nantinya akan menerbitkan surat edaran yang menegaskan ltak diijinkanya bagi ASN maupun PPPK untuk menjabat sebagai anggota BPD,” pungkas Masruri.(ryn)




