Magetan,seputarjatim.co.id — Pemerintah Kabupaten Magetan melalui bagian Hukum setdakab Magetan menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa melalui Program Guyub Rukun untuk Rukun Tetangga (RT). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Ki Mageti dan dihadiri para camat serta kepala desa se-Kabupaten Magetan,salah satu pemateri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Dalam forum tersebut, Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo memaparkan arah kebijakan sekaligus mekanisme pengelolaan Program Guyub Rukun. Kebijakan ini dihadirkan sebagai terobosan pembangunan sosial yang bertumpu pada kekuatan komunitas di tingkat RT agar warga lebih tanggap menghadapi dinamika sosial masa kini.
“Program Guyub Rukun merupakan inovasi kebijakan pembangunan sosial berbasis komunitas di level RT di Kabupaten Magetan yang dirancang untuk memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, serta kemandirian warga dalam merespons tantangan sosial kontemporer,” jelas Parminto Budi Utomo.
Ia menambahkan bahwa penyaluran dana stimulus ini diarahkan untuk merawat soliditas sosial di akar rumput. Skema pelaksanaannya pun menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat serta tata kelola yang akuntabel.
“Bantuan Program Guyub Rukun ini ditujukan guna memperkokoh kebersamaan, kohesi sosial, dan ketahanan sosial masyarakat berbasis RT, dengan prinsip pelaksanaan yang meliputi partisipasi warga, musyawarah mufakat, transparansi, kesederhanaan tata kelola, serta netralitas dari kepentingan politik,” ungkapnya.
Terkait skema alokasi, bantuan keuangan khusus untuk aktivitas RT diperhitungkan berdasarkan jumlah kepala keluarga di tiap RT, pemberian penghargaan bagi RT berprestasi, dan/atau penanganan persoalan yang teridentifikasi di lingkungan RT setempat.
Sementara itu, pemanfaatan dana bantuan tersebut difokuskan pada sejumlah pos kegiatan, antara lain stimulan pemberdayaan pengelolaan sampah, stimulan pembangunan lingkungan, stimulan kegiatan sosial keagamaan, serta stimulan kegiatan tematik desa yang dirumuskan melalui musyawarah desa.(ryn)




