Magetan,seputarjatim.co.id — Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa melalui Program Guyub Rukun bagi Rukun Tetangga (RT).
Wakil Bupati Magetan,Kang Suyat mengungkapkan bahwa lahirnya regulasi ini berakar dari visi pembangunan jangka menengah daerah. Peningkatan kesejahteraan sosial warga melalui penguatan akar rumput telah dipatok sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah.

“Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024–2029, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui Program Guyub Rukun menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diterbitkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2026 sebagai pijakan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa guna menopang kegiatan di level RT,” terang Kang Suyat.
Lebih lanjut, Kang Suyat menjabarkan bahwa peran pemerintah daerah mencakup empat pilar utama. Pertama, menyusun sekaligus menetapkan payung hukum agar implementasi di lapangan memiliki kepastian regulasi, keseragaman standar, serta panduan teknis yang jelas bagi perangkat desa maupun pengurus RT.
Kedua, memfasilitasi jalannya program melalui alokasi anggaran, penyusunan petunjuk pelaksanaan, serta pendampingan dan pembinaan berkelanjutan. Ketiga, membangun orkestrasi lintas sektor dengan mengoordinasikan perangkat daerah, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa supaya eksekusi program berjalan selaras.
Keempat, menjalankan fungsi pengawasan lewat monitoring dan evaluasi berkala. Langkah ini krusial guna menjamin penyaluran dana menyasar penerima yang tepat, dikelola sesuai koridor aturan, dan membawa dampak nyata bagi warga.
“Program Guyub Rukun ini menyasar seluruh RT di desa se-Kabupaten Magetan. Kami memastikan pemanfaatannya difokuskan pada sektor yang berdampak langsung, meliputi stimulan pengelolaan sampah, pembangunan lingkungan, kegiatan sosial keagamaan, serta kegiatan tematik desa,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa skema ini tidak boleh dipandang sebatas transfer anggaran semata, melainkan instrumen sosial untuk menghidupkan kembali kultur gotong royong dan partisipasi warga.
“Keberhasilan Program Guyub Rukun menuntut kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, pengurus RT, serta seluruh elemen masyarakat,” pungkas.(ryn)




