Magetan,seputarjatim.co.id– Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan mulai menunjukkan tren perubahan. Meski genangan masih muncul di beberapa titik, dampak yang dirasakan tidak separah seperti beberapa waktu sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kawasan Jalan Yudhistira, Kelurahan Sukowinangun, yang terpantau mengalami luapan air pada Kamis sore (30/4/2026).
Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, langsung turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). Pria yang akrab disapa Kang Suyat ini hadir didampingi unsur Forkopimca, mulai dari Camat, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga jajaran RT setempat guna memetakan akar persoalan.
Berdasarkan hasil pemetaan sementara, Kang Suyat mengidentifikasi adanya kendala pada sistem drainase yang mulai sulit terkontrol. Hal ini disinyalir akibat masifnya alih fungsi lahan dan bangunan warga yang menutup akses saluran air.
“Secara visual, banyak saluran drainase yang sudah tertutup bangunan permanen sehingga pemeliharaannya sulit dilakukan. Selain itu, ada masukan dari warga bahwa pelebaran saluran di Jalan Kalimantan justru memicu lonjakan debit air ke wilayah ini,” jelas Kang Suyat di lokasi sidak.
Sebagai langkah konkret, Wakil Bupati segera menginstruksikan pihak Kecamatan untuk menggelar musyawarah bersama warga dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Forum ini bertujuan untuk melakukan kajian teknis guna menemukan solusi permanen atas masalah luapan air di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan banjir di Magetan secara umum memerlukan kombinasi strategi jangka pendek dan menengah. Saat ini, pemerintah daerah tengah fokus melakukan normalisasi dan pelebaran kanal di area-area krusial, seperti di sekitar lingkungan SMPN 4 Magetan.
“Untuk solusi jangka pendek, normalisasi kanal terus berjalan. Namun, kita butuh langkah jangka menengah yang lebih komprehensif. Saya juga menekankan pentingnya ketegasan terhadap aturan fungsi bangunan; jangan ada lagi toleransi terhadap pelanggaran ketentuan bangunan yang justru merugikan kepentingan umum dan memicu banjir,” pungkasnya.(ryn)
