Magetan,seputarjatim.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Magetan mencatatkan sejarah baru pada Pemilu 2024 dengan menumbangkan dominasi PDI Perjuangan. Namun, kejayaan partai berlambang bola dunia ini kini dibayangi krisis kepemimpinan setelah pucuk pimpinannya terjerat kasus hukum.
PKB berhasil mengamankan 71.294 suara dan mengunci 8 kursi di DPRD Magetan, sebuah pencapaian yang mengakhiri tren kemenangan beruntun PDI Perjuangan di wilayah tersebut. Sayangnya, kemenangan ini meredup seiring ditetapkannya Suratno, Ketua DPC PKB sekaligus ketua DPRD Magetan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir tahun 2020-2024.
Saat ini, Suratno mendekam di Rutan Magetan sebagai tahanan kejaksaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan (vakum) baik di struktur internal partai maupun di kursi Ketua DPRD Magetan, mengingat DPW dan DPP PKB hingga kini belum menurunkan keputusan resmi.
Pasca tersisihnya nama Suratno, fokus kini beralih pada bursa calon Ketua DPC PKB dan Ketua DPRD. Dari tiga nama awal yang diajukan ke pusat, kini tersisa dua nama kuat, Agus Dwi Wibowo, Riyin Nur Aisyah
Keduanya merupakan anggota DPRD Magetan yang dinilai memiliki peluang besar. Namun, untuk posisi Ketua DPRD, muncul pula nama-nama potensial lain yang mulai beredar di publik, seperti Anton Solihin dan Kelvin Kusuma.
Pengamat Politik dari Logopori Magetan, Muries Subiyantoro, memberikan catatan kritis atas situasi ini. Ia menilai fenomena yang menimpa PKB Magetan harus menjadi refleksi mendalam mengenai kematangan dan etika politik para kader.
“Sangat disayangkan, PKB baru pertama kali menggeser dominasi PDI Perjuangan, namun langsung dilanda persoalan hukum yang luar biasa. Ini menjadi pembelajaran tentang pentingnya etika politik,” ujar Muries pada Minggu (3/5/2026).
Muries menekankan bahwa siapa pun sosok yang nantinya ditunjuk oleh DPP memiliki beban moral yang besar. Tugas utamanya bukan sekadar memimpin, melainkan memulihkan marwah organisasi di mata rakyat.
“Partai harus sangat berhati-hati dalam memilih Ketua DPC maupun Ketua DPRD yang baru. Jangan sampai keputusan yang diambil justru memicu polemik baru. Fokusnya harus pada pengembalian kepercayaan publik,” tegasnya.(ryn)
