Magetan,seputarjatim.co.id — Badai krisis yang melanda sektor perunggasan di Kabupaten Magetan mendorong para peternak lokal mengambil langkah agresif. Terhitung sejak awal Februari lalu, peternak ayam petelur terus dihimpit ketidakseimbangan harga: biaya pakan merangkak naik saban pekan, sementara harga jual telur justru anjlok akibat oversuplai pasar.
Merespons kondisi kian kritis ini, gabungan peternak yang difasilitasi Komisi B DPRD Magetan bertolak ke Jakarta pada 2–3 September 2026. Sebanyak 10 perwakilan peternak dan koperasi perunggasan beraudiensi langsung dengan DPR RI serta Kementerian Pertanian untuk memperjuangkan tiga poin tuntutan krusial.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) sekaligus Asosiasi Peternak Petelur Nasional (APPN) Magetan, Surrohman, menegaskan bahwa ketiga tuntutan tersebut merupakan solusi mendesak agar usaha peternakan rakyat tidak gulung tikar.
“Pertama, kami mendesak pemerintah agar menetapkan cadangan jagung nasional, terutama menghadapi ancaman kelangkaan di musim kemarau saat ini,” ujar Surrohman saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026).
Poin kedua berkaitan dengan stabilitas harga dan penyerapan hasil produksi. Peternak mengusulkan agar komoditas telur ayam dimasukkan secara resmi ke dalam paket bantuan pangan pemerintah. Langkah ini dinilai efektif menyerap surplus stok telur di pasar sekaligus memulihkan harga jual di tingkat peternak.
Sementara poin ketiga menyasar aspek kepastian hukum. Peternak mendorong peningkatan status Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi agar dinaikkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan Undang-Undang. Penguatan payung hukum ini dianggap vital untuk memberikan proteksi menyeluruh bagi keberlangsungan peternak mandiri skala kecil dan menengah.
Langkah pengawalan aspirasi ke ibu kota ini tidak dilakukan sendiri. Rombongan peternak Magetan didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Magetan Pangajoman beserta jajaran lintas dinas Pemkab Magetan, antara lain Dinas Peternakan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, DPMPTSP, serta DPUPR.
Sinergi antara jajaran legislatif, eksekutif daerah, dan asosiasi peternak ini diharapkan mampu mengetuk kebijakan pemerintah pusat demi menyelamatkan ekosistem perunggasan di daerah.(ryn)
