Magetan,seputarjatim.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan kembali mengukir prestasi gemilang dalam sektor tata kelola keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Magetan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Penjabat (Pj) Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suyatno, Prosesi penyerahan ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, pada Jumat (29/5).
Merespons pencapaian luar biasa ini, Plt Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, raihan selusin kuping WTP ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergisitas yang solid antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD).
“Alhamdulillah, capaian WTP yang ke-12 ini menjadi bukti sahih komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Magetan dalam menjaga marwah pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan patuh pada regulasi perundang-undangan,” tutur Suyatno
Ia menambahkan bahwa predikat WTP bukan sekadar pajangan administratif belaka. Lebih dari itu, indikator ini merupakan cerminan dari kepercayaan masyarakat yang harus dijawab dengan akuntabilitas tinggi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Magetan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, dalam sambutannya mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa opini WTP pada dasarnya adalah standar wajib dalam birokrasi modern, bukan lagi sekadar prestasi musiman.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu sejatinya kewajiban yang harus dirawat melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta bersih dari segala bentuk indikasi kecurangan,” tegas Yuan.
Menanggapi arahan BPK, Suyatno memastikan bahwa DPRD Magetan tidak akan lengah dan bakal memperketat fungsi pengawasan anggaran di masa mendatang. Ke depan, dewan berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara disiplin dan tepat sasaran.
“Kami di legislatif akan terus mengawal dan meningkatkan kualitas kerja sama dengan pemerintah daerah. Sinergi ini krusial untuk menjaga sentimen positif dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” pungkasnya.(ryn)
