Magetan,seputarjatim.co.id – Harapan para peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan untuk mendapatkan keadilan harga perlahan pupus. Meski telah menggelar aksi protes pembagian telur gratis dua bulan silam, hingga kini tata niaga telur di lapangan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) sekaligus Asosiasi Peternak Petelur Nasional (APPN) Kabupaten Magetan, Surohman, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, harga telur di tingkat peternak saat ini masih terpuruk di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kondisi ini bahkan diprediksi akan terus merosot hingga menyentuh angka Rp15.000 per kilogram.
“Sampai saat ini, poin-poin tuntutan kami belum ada yang terealisasi. Dampak nyata di lapangan, harga tetap anjlok,” ujar Surohman saat ditemui, Sabtu (27/6/2026).
Surohman menjelaskan, pihaknya tidak hanya diam. Berbagai jalur formal, mulai dari audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Magetan hingga tingkat Kementerian Pertanian, sudah ditempuh. Namun, suara peternak seolah terabaikan.
Salah satu sorotan utama adalah ketidakefektifan penyerapan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sebenarnya telah menetapkan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp26.500. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.
“Meskipun sudah ada imbauan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, faktanya sistem yang ada di pihak penyedia (SPPG) berjalan dengan aturan mereka sendiri. Alhasil, imbauan tersebut tidak terwujud,” tambahnya.
Situasi ini diperparah dengan tingginya biaya operasional, terutama harga pakan yang menembus angka Rp460.000. Dengan harga jual yang berada jauh di bawah modal, banyak peternak kini berada di ambang kebangkrutan.
Frustrasi dengan kondisi yang terus terpuruk, peternak di Magetan berencana melakukan langkah lanjutan. Mereka akan melakukan koordinasi dengan para peternak dari berbagai daerah lainnya di Jawa Timur untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Tuntutan mereka tetap sama: intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga telur agar para peternak tidak terus-menerus menanggung kerugian besar.(ryn)
