Magetan,seputarjatim.co.id — Komisi A DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan komitmennya untuk mengawal pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035 secara transparan, akuntabel, dan bebas biaya.
Langkah tegas ini digelorakan dalam podcast dialog publik bertajuk “Memastikan Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPD 2027–2035 yang Bersih, Gratis, dan Bebas Titipan”, yang menghadirkan Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko, Kepala DPMD Parminto Budi Utomo, serta Ketua DPD Karang Taruna Magetan Joko Siswanto.
Ketua Komisi A DPRD Magetan, Gaguk Arif Sujatmiko, menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah akan menjalankan tiga fungsi pengawasan krusial guna menguji integritas regenerasi kepemimpinan di tingkat desa tersebut.
“Pertama, kami mengawasi regulasi agar penyusunan petunjuk teknis oleh DPMD benar-benar adil dan menutup rapat celah hukum yang berpotensi memicu sengketa. Kedua, pengawasan anggaran untuk menjamin alokasi pengisian BPD di ratusan desa tertutup penuh oleh APBD maupun APBDesa—tidak boleh ada pungutan sepeser pun dari calon pendaftar,” tegas Gaguk,Jumat(06/11/2026)Malam.
Fungsi ketiga, lanjut Gaguk, DPRD Magetan membuka posko aduan masyarakat. Posko ini disiapkan untuk menampung laporan warga jika menemukan diskriminasi, kejanggalan, atau praktik titipan selama tahapan seleksi berlangsung.
“Sinergi DPRD, profesionalisme DPMD, serta kontrol publik dari masyarakat desa menjadi kunci lahirnya anggota BPD yang berintegritas untuk menyongsong Pilkades Serentak 2027,” tambahnya.
Di sisi lain, dialog publik ini membedah tantangan berat yang dihadapi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas ekonomi warga di tengah ketidakpastian regulasi anggaran pemerintah pusat.
Kepala DPMD Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, membeberkan kondisi riil keuangan desa saat ini. Menurutnya, alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun ini belum dapat dicairkan. Meski tetap dianggarkan dalam aplikasi APBDes, skema pencairannya baru direncanakan pada 2028.
“Selain itu, peruntukan Dana Desa (DDS) saat ini terserap cukup besar untuk program pendukung lainnya, sehingga sisa saldo DDS yang bisa diputar desa rata-rata tinggal Rp300 hingga Rp400 juta per tahun,” ungkap Parminto.
Kondisi tersebut makin diperketat dengan terkuncinya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang membuat Dana Aspirasi Dewan (Pokok Pikiran/Pokkir) baru bisa direalisasikan pada 2028 mendatang.
Menyikapi keterbatasan fiskal ini, DPMD mengimbau seluruh pemerintah desa di Magetan untuk tidak menggantungkan diri pada bantuan transfer. Desa didorong memutar otak meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan lokal.
Menanggapi regenerasi kepemimpinan desa, Ketua DPD Karang Taruna Kabupaten Magetan, Joko Siswanto, menyuarakan pentingnya keterlibatan generasi muda dan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.
Joko menilai, BPD pada hakikatnya merupakan parlemen atau “DPR”-nya desa yang memegang peran vital dalam merumuskan kebijakan pembangunan bersama Kepala Desa. Namun, pemahaman kaum muda terhadap fungsi strategis BPD dinilai masih minim.
“Kami sadar tidak mudah mengajak anak muda mendaftar BPD. Padahal di era digitalisasi ini, pemuda memiliki kecakapan adaptasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan desa maupun kabupaten,” kata Joko.
Ia berpesan agar pemuda tidak lagi bersikap apatis dan bersiap mengambil tongkat estafet pembangunan dari level terdepan.
“Jangan pernah lelah berproses. Sesuatu yang besar selalu bermula dari langkah-langkah kecil. Jadilah pemuda yang mengambil peran nyata dalam pembangunan,” pungkasnya.(ryn)
