Surabaya,seputarjatim.co.id – Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terus berupaya memperkecil jurang pemisah antara dunia kampus dan kebutuhan riil industri kerja. Langkah ini diwujudkan dengan melibatkan jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) lintas sektor dalam merumuskan serta mematangkan kurikulum pendidikan yang lebih relevan dan aplikatif.
Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam Forum Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) bersama mitra yang berlangsung pada Rabu (15/7/2026). Pertemuan strategis ini mempertemukan akademisi UNESA dengan perwakilan dari DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jatim, jajaran pemerintah daerah, hingga praktisi media massa.
Koordinator Prodi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengungkapkan bahwa pelibatan aktif para mitra ini merupakan langkah konkret untuk melahirkan lulusan yang siap kerja dan responsif terhadap dinamika zaman.
“Kami berkomitmen agar alumni Ilmu Politik UNESA tidak sekadar kuat dalam penguasaan teori demokrasi maupun sistem pemerintahan. Lebih dari itu, mereka harus piawai dalam menganalisis kebijakan, melakukan riset berbasis data, memiliki kecakapan komunikasi publik, literasi digital, serta luwes beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan kerja,” ujar Arif.
Melalui ruang diskusi ini, UNESA menyerap berbagai aspirasi penting guna membekali mahasiswa sebelum terjun ke dunia profesional, salah satunya melalui program magang. Menanggapi masukan para mitra, prodi berencana mengintensifkan model pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembedahan studi kasus nyata, serta memperbanyak porsi pengalaman lapangan.
Aspirasi konkret mengenai kebutuhan kompetensi ini disuarakan oleh perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E. Ia menekankan bahwa lembaga legislatif membutuhkan dukungan dari SDM yang memiliki keahlian teknis yang aplikatif.
“Di parlemen, penguasaan teori saja tidaklah cukup. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan taktis seperti membedah kebijakan publik, menganalisis postur anggaran daerah, mengevaluasi RPJMD, mengawal realisasi janji politik kepala daerah, hingga merumuskan ringkasan kebijakan (policy brief) yang ditopang data valid. DPRD sangat memerlukan kontribusi pemikiran yang berbasis pada bukti (evidence-based decision making),” papar Abdullah.
Senada dengan legislatif, perwakilan dari KPU juga menyoroti pentingnya pemahaman praktis mengenai kepemiluan. Sebelum memasuki dunia kerja atau magang, mahasiswa diharapkan sudah memahami alur dan regulasi pemilu, manajemen kelembagaan, metode edukasi pemilih, hingga pengelolaan pusat data pemilu. Keterampilan tambahan seperti komunikasi publik, kecakapan digital, dan kemampuan verifikasi fakta (fact checking) juga dinilai krusial di tengah banjir informasi.
Dari sudut pandang industri media, para praktisi yang hadir mendorong penguatan aspek komunikasi, kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), serta kepekaan literasi media melalui proyek-proyek mini yang aplikatif.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, membenarkan tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi teknologi, penguasaan perangkat digital dan platform komunikasi modern menjadi harga mati bagi mahasiswa Ilmu Politik.
“Arus informasi mengalir sangat deras. Mahasiswa dituntut tidak hanya mampu menyaring informasi demi menangkal hoaks, tetapi juga harus cekatan dalam menganalisis situasi serta memproduksi konten jurnalistik yang cepat, akurat, dan edukatif,” jelas Sokip.
Sokip juga mengingatkan akselerasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang memaksa semua sektor bergerak cepat. Terkait hal ini, SMSI Jatim menyatakan komitmennya untuk membuka pintu kolaborasi dengan Ilmu Politik UNESA, khususnya dalam melatih mahasiswa di bidang jurnalistik digital, produksi konten kreatif, dan adaptasi teknologi informasi.
Menutup jalannya forum diskusi, Arif Affandi menegaskan bahwa seluruh poin masukan, kritik, dan saran dari para mitra akan langsung diintegrasikan sebagai bahan evaluasi rekonstruksi kurikulum.
“Tujuan besar kami adalah membangun kurikulum yang lincah dan adaptif. Kita ingin mencetak lulusan yang tidak hanya cemerlang di atas kertas atau indeks prestasi, tetapi juga memiliki keterampilan nyata yang langsung bisa diserap oleh birokrasi pemerintahan, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, industri media, maupun sektor strategis lainnya,” pungkas Arif.(ryn/smsi/*)
