Magetan,seputarjatim.co.id — Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan kembali memicu kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah dituntut tidak lagi menjadikan agenda pemberdayaan perempuan sekadar agenda seremoni harian, melainkan membangun ekosistem sosial yang benar-benar memberikan perlindungan nyata.
Sikap tegas tersebut disampaikan Aktivis Perempuan sekaligus Kader Perempuan PKB, Widia Astuti. Reaksi keras ini mengemuka menyusul insiden pelecehan seksual nonfisik (catcalling) yang menimpa sejumah mahasiswi Kampus Unesa di kawasan rumah kos Jalan Agung, Kecamatan Maospati.
Widia menuntut Pemkab Magetan merombak tolok ukur kesuksesan program perlindungan gender agar tidak berhenti pada formalitas semata.
“Jangan sampai pemerintah daerah hanya mengukur keberhasilan program pemberdayaan perempuan dari jumlah seminar, sosialisasi, atau kegiatan peringatan Hari Kartini. Indikator keberhasilan sejati terletak pada seberapa aman perempuan menjalankan aktivitas harian serta seberapa mudah mereka mengakses keadilan,” ujar Widia, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, munculnya kasus pelecehan di Maospati harus menjadi momen evaluasi total bagi pemerintah. Kebijakan pencegahan, keefektifan pengawasan lapangan, kedalaman edukasi publik, hingga kemudahan jalur pengaduan korban wajib diaudit secara menyeluruh.
Menurutnya, pengamanan parsial seperti patroli gabungan harian maupun tindakan hukum responsif tidak akan menyelesaikan akar persoalan jika tidak diimbangi pencegahan dari hulu.
“Penanganan pelecehan nonfisik tak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum atau sekadar patroli harian. Pemerintah daerah harus memegang peran aktif dalam memitigasi agar kasus serupa tidak terus berulang di Magetan,” tegasnya.
Guna menghadirkan solusi komprehensif, Widia mendesak Pemkab dan DPRD Magetan segera berkoordinasi lintas sektor secara lintas dinas. Langkah strategis ini perlu melibatkan Dinas PPKBPP dan PA, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial.
Ia juga menyoroti peran sentral Bappeda untuk memasukkan indikator kawasan ramah dan aman bagi perempuan ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.(ryn)
