Magetan,seputarjatim.co.id – Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan keuangan desa telah menimbulkan kejutan dan dampak signifikan di Kabupaten Magetan. Sedikitnya 22 desa di wilayah ini merasakan langsung imbas dari regulasi baru tersebut, terutama terkait proses pencairan dana desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Magetan, Eko Muryanto, membenarkan adanya 22 desa yang terdampak. Menurutnya, hal yang paling mengejutkan adalah tidak adanya pemberitahuan awal dari pemerintah pusat mengenai penghentian atau mekanisme baru pencairan dana sebelum PMK 81/2025 diterbitkan.
“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Artinya, ketika mau dihentikan, misalnya lewat tanggal 17 September tidak mengajukan (pencairan), ini tidak cair. Itu tidak ada pemberitahuan,” ungkap Eko Muryanto,Sabtu(6/12/2025).
Eko menjelaskan bahwa sebagian besar dari 22 desa tersebut sebetulnya telah memulai proses pengajuan pencairan dana sejak awal September. Namun, mereka menghadapi kendala teknis.
“Faktanya, dari 22 desa di Magetan itu sebagian sudah berproses sejak awal September, tetapi aplikasi untuk pencairan di Onspam itu muter terus atau mengalami maintenance. Kami tidak bisa masuk,” jelasnya.
Situasi ini, yang kemudian diikuti dengan munculnya PMK 81/2025, dinilai sangat mendadak dan mengagetkan, tidak hanya bagi Magetan, tetapi juga bagi kabupaten/kota lain yang mengalami hal serupa.
Menyikapi kondisi ini, Dinas PMD Magetan telah mengambil langkah-langkah cepat dan terstruktur dengan berkoordinasi dengna pusat.
“Dinas PMD telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, di mana keluhan dan usulan dari daerah ditampung melalui pertemuan daring (Zoom) dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Keuangan,” imbuhnya
Eko Muryanto menginformasikan bahwa rencananya pada minggu depan akan ada Surat Edaran Baru yang diterbitkan oleh tiga kementerian (Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemendes) untuk menanggapi persoalan PMK 81/2025.
Pasca-penerbitan PMK, Kepala Dinas mengumpulkan seluruh Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Magetan dalam dua gelombang di Gedung Literasi. Pembinaan difokuskan pada penataan ulang tata kelola keuangan desa.
“Ketidakcairan ini ada sebabnya. Salah satunya terkait tata kelola keuangan yang mungkin dianggap pusat ada keterlambatan, padahal kami sudah berproses. Ada yang terlambat, tapi tidak seluruhnya,” katanya.
Dampak dari PMK 81/2025 menyebabkan adanya pengurangan anggaran desa. Oleh karena itu, langkah penyesuaian wajib dilakukan di tingkat desa, khususnya terkait program yang masuk kategori non-ERMAG.
“Segera berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat skala prioritas baru dan Mereview kembali kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan yang belum dilaksanakan atau yang dianggap paling tidak prioritas akan ditinjau ulang (didrop) untuk disesuaikan dengan anggaran yang berkurang,” ungkapnya.
Eko juga telah melaporkan seluruh perkembangan dan langkah-langkah yang diambil kepada Bupati Magetan. Saat ini, Magetan masih menanti tindak lanjut resmi dan Surat Edaran dari kementerian terkait sebagai panduan final dalam menyikapi implementasi PMK 81/2025.
Ini daftar 22 Desa yang terdampak PMK Nomer 81-2025:
* Kecamatan Ngariboyo: Desa Banjarejo, Desa Banyudono, Desa Ngariboyo, Desa Selopanggung
* Kecamatan Panekan: Desa Bedagung, Desa Ngiliran, Desa Banjarejo
* Kecamatan Sukomoro: Desa Bulu, Desa Pojoksari, Desa Truneng
* Kecamatan Kawedanan: Desa Ngunut, Desa Jambangan, Desa Ngadirejo, Desa Bogem
* Kecamatan Parang: Desa Ngunut
* Kecamatan Magetan: Desa Candirejo, Desa Purwosari
* Kecamatan Barat: Desa Klagen
* Kecamatan Kartoharjo: Desa Kartoharjo
* Kecamatan Sidorejo: Desa Sidorejo, Desa Getasanyar
* Kecamatan Karas: Desa Taji.(ryn)
