Magetan,seputarjatim.co.id — Rencana pengadaan mobil untuk Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magetan senilai Rp498,8 juta dipastikan batal. Langkah ini diambil setelah dinilai berpotensi menabrak aturan penyusunan anggaran daerah.
Kepastian pembatalan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan, Suyono Wiling. Ia menegaskan bahwa pengalokasian dana untuk kendaraan operasional tersebut tidak tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“KUA-PPAS merupakan acuan utama yang mengikat bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),” tegas Suyono,Kamis(24/09/2026)
Menurutnya, setiap program yang tidak terakomodasi dalam dokumen KUA-PPAS secara regulasi tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam APBD. Jika sebuah kegiatan atau pengadaan tetap dijalankan tanpa ada landasan dalam KUA-PPAS, hal itu berpotensi melanggar aturan tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, skema pembiayaannya wajib diusulkan di luar APBD atau rencana pengadaannya dialihkan.
Atas dasar pertimbangan regulasi dan kepatuhan terhadap aturan penyusunan anggaran tersebut, rencana alokasi anggaran sebesar Rp498.810.000 untuk mobil operasional Ketua TP PKK Magetan akhirnya resmi dibatalkan.(ryn)
