Jakarta,seputarjatim.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencetak sejarah baru dalam perjalanan organisasinya. Tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, kerumunan anggota asosiasi ini secara nasional resmi menembus angka 100.000 orang.
Lonjakan representasi ini diklaim sebagai momentum krusial untuk memperkokoh pembangunan dari akar rumput serta memperkuat nilai kebangsaan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar validasi kuantitas. Menurutnya, angka 100 ribu mencerminkan peningkatan kesadaran para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.
“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa,” ujar Indra Utama dalam keterangan resminya, Senin (1/6/2026).
Indra juga menambahkan, momentum Hari Lahir Pancasila sengaja dipilih sebagai pengingat agar asas musyawarah dan keadilan sosial tetap menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat desa.
Menyikapi pertumbuhan masif ini, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, S.E., menjelaskan bahwa fokus organisasi ke depan adalah peningkatan kualitas SDM. ABPEDNAS berkomitmen merancang berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan berkelanjutan guna menyokong program strategis nasional.
Di sisi lain, soliditas internal organisasi mendapat apresiasi tinggi dari pihak pengawas. Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, mengapresiasi kerja keras seluruh pengurus yang berhasil menyatukan wadah perjuangan politik dan keterwakilan anggota BPD di seluruh penjuru Indonesia.
Melalui momentum bersejarah ini, DPP ABPEDNAS turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh mitra strategis, pembina, dan pengurus daerah yang mengawal pertumbuhan organisasi.
Sebagai langkah ke depan, ABPEDNAS memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengawal anggaran dan kebijakan desa. Organisasi ini menegaskan misinya untuk mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memastikan jalannya birokrasi tingkat desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.(*)
