Magetan,seputarjatim.co.id – Di tengah himpitan tingginya biaya produksi dan anjloknya harga jual telur, para peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan mulai bernapas lega. Hal ini menyusul langkah cepat Pemerintah Kabupaten Magetan yang mengintervensi pasar guna menyelamatkan sektor perunggasan rakyat.
Perwakilan peternak, Surohman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas respons taktis yang ditunjukkan oleh Bupati Magetan beserta jajarannya. Menurutnya, pemerintah daerah telah hadir sebagai pemberi solusi di saat peternak mulai tercekik oleh ketidakseimbangan harga pakan jagung dengan harga jual telur di pasaran.
“Kami sangat menghargai gerak cepat Ibu Bupati. Ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menanggapi keluhan kami yang sedang berjuang di tengah situasi ekonomi yang sulit,” kata Surohman.
Langkah konkret yang diambil pemerintah daerah mencakup dua kebijakan strategis, Bupati menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Magetan untuk membeli telur langsung dari peternak lokal dengan harga yang layak dan kompetitif.
Optimalisasi Bantuan Pangan: Dalam program bantuan pangan seperti SPPG, frekuensi pemberian menu telur yang semula hanya sekali seminggu, akan ditingkatkan menjadi tiga kali seminggu. Pemerintah menegaskan bahwa pasokan telur tersebut wajib diambil dari peternak lokal Magetan.
Langkah ini diharapkan mampu menyerap surplus produksi yang selama ini membuat harga telur di tingkat peternak.
Meski bantuan di tingkat lokal sudah berjalan, Surohman menekankan bahwa akar masalah industri perunggasan juga berada pada kebijakan nasional. Ia berharap Pemkab Magetan bersedia menjadi jembatan komunikasi antara peternak daerah dengan pemerintah pusat.
Para peternak mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti beberapa isu krusial, seperti mengontrol stabilitas harga jagung dan pakan ternak, Memastikan pasokan Day Old Chicken (DOC) tetap stabil dan terjangkau, Meminta kejelasan serta proteksi terhadap isu masuknya investor asing dan impor telur yang dikhawatirkan mengancam eksistensi peternak rakyat.
“Kami butuh bantuan pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi di lapangan ke pusat, terutama soal wewenang yang tidak berada di daerah, seperti kendali harga pakan dan perlindungan terhadap ancaman impor,” pungkasnya(ryn)
