Magetan,seputarjatim.co.id – Istilah “Revolusi Drainase” yang dilontarkan oleh Wakil Bupati Magetan menuai kritik tajam dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangajoman, meminta pemerintah daerah untuk berhenti memproduksi narasi yang berpotensi membingungkan masyarakat dan lebih fokus pada langkah konkret penanganan banjir.
Menurut Pangajoman, penggunaan kata “revolusi” mengandung makna perombakan total secara radikal terhadap tatanan yang ada. Jika istilah ini digunakan untuk drainase, maka seolah-olah sistem saluran air yang selama ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pengairan dianggap salah total atau tidak berfungsi.
“Jangan membuat narasi yang membingungkan masyarakat. Revolusi itu asumsinya perombakan radikal dan total. Jika memang sistem yang lama keliru, pertanyaannya kenapa banjir masif di sejumlah titik kota justru baru terjadi sekarang?” ujar Pangajoman,Minggu(05/04/2026)
Ia menegaskan bahwa selama ini Dinas PU Pengairan telah melakukan mitigasi rutin dan pemetaan titik rawan. Namun, ia mempertanyakan efektivitas koordinasi lintas dinas jika solusi yang ditawarkan hanya sebatas wacana jikantidak didukung dengan ketersediaan anggaran. Perubahan sistem besar-besaran tanpa studi kelayakan dan perencanaan yang komprehesif akan menambah permasalahan.
Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti bahwa istilah “Revolusi Drainase” tidak sejalan dengan apa yang dibahas dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD 2026, ia mengaku tidak menemukan adanya alokasi atau fokus khusus untuk perombakan sistem drainase secara besar-besaran.
“Fokus anggaran 2026 justru lebih banyak terserap pada pemenuhan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye. Kalau memang urusan banjir ini dianggap mendesak atau urgent, seharusnya diprioritaskan, bukan malah memprioritaskan program lain yang kurang mendesak,” tegasnya.
Daripada berpolemik dengan istilah, DPRD menyarankan agar eksekutif melakukan inventarisasi masalah secara mendetail. Langkah-langkah seperti pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah di sungai, serta edukasi masyarakat dinilai lebih efektif jika didukung dengan anggaran pemeliharaan yang mencukupi.
Pangajoman mendesak pemerintah untuk memilih prioritas berdasarkan keterbatasan anggaran yang ada. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas untuk menyelesaikan titik-titik banjir yang paling krusial.
“Fokus saja pada upaya penyelesaiannya. Lakukan inventarisasi masalah, tentukan mana yang paling prioritas jika anggaran terbatas, dan fokuskan perencanaan di sana. Itu jauh lebih baik daripada membuat pernyataan yang hanya menambah kebingungan publik,” tutupnya.(ryn)
