Senin, 16 November 2026
BerandaDaerahTersisa Dua Pekan, Pemutihan Pajak di Magetan Dongkrak Kepatuhan Warga Hingga 88...

Tersisa Dua Pekan, Pemutihan Pajak di Magetan Dongkrak Kepatuhan Warga Hingga 88 Persen

-

Magetan,seputarjatim.co.id – Masa berlaku Program Pembebasan Pajak Daerah Tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kini tinggal menyisakan waktu kurang dari dua pekan sebelum berakhir pada 30 November mendatang. Sejak digulirkan pada 1 Oktober 2026, kebijakan ini terbukti efektif mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Magetan hingga menyentuh angka 88 persen pada Oktober lalu.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Magetan, Galih Arya Pratama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Magetan, Galih Arya Pratama, mengimbau warga agar segera memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melunasi kewajiban pajak mereka tanpa terbebani akumulasi denda.

Menurut Galih, fasilitas pemutihan tahun ini mencakup penghapusan sanksi administrasi keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan pajak progresif, serta penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya.

“Fasilitas ini menjadi jalan keluar bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran akibat denda yang terus membengkak,” jelas Galih.

Selain penghapusan denda, Pemprov Jatim juga menyasar kelompok masyarakat prasejahtera. Warga yang tercatat dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kategori Desil 1 hingga Desil 5 berhak memperoleh pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 ke bawah untuk satu unit kendaraan. Untuk mengakses fasilitas khusus ini, pemohon wajib memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dan melengkapi dokumen persyaratan saat bertransaksi di Samsat.

Lebih lanjut, Galih menekankan bahwa ketaatan membayar pajak berdampak langsung pada percepatan pembangunan di Kabupaten Magetan. Berdasarkan skema pembagian hasil pajak saat ini, porsi penerimaan daerah jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Masyarakat sebaiknya tetap berkontribusi membayar pajak daerah untuk ikut membangun Magetan. Sebanyak 66 persen pajak yang dibayarkan di Samsat Magetan kini langsung masuk untuk pembangunan wilayah kabupaten, sedangkan porsi provinsi yang dulunya dominan kini tinggal 34 persen,” pungkasnya.(ryn)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru