Magetan,seputarjatim.co.id — Perdebatan antara jajaran eksekutif dan anggota DPRD Kabupaten Magetan dalam menentukan prioritas kegiatan pada Perubahan APBD 2026 memantik perhatian publik. Mantan Wakil Ketua DPRD Magetan, Sofandi, meminta kedua belah pihak menyampingkan ego sektor dan fokus pada pemulihan ekonomi warga.
Sofandi menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang berada di fase sulit, dipicu oleh tingginya kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah—yang mencakup eksekutif dan legislatifharus hadir memberikan solusi nyata.
“Anggota DPRD tidak bisa hanya mengkritik eksekutif, tetapi juga harus berani mengevaluasi diri dan introspeksi,” ujar Sofandi, Kamis (27/8/2026).
Salah satu poin krusial yang disorot Sofandi adalah pengalokasian anggaran kunjungan kerja (kunker) Dewan yang diperkirakan mencapai Rp16 miliar hingga Rp20 miliar per tahun. Ia mendorong perampingan kunker dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk konsultasi atau koordinasi yang sifatnya tidak mendesak.
Hasil efisiensi anggaran kunker tersebut, menurutnya, dapat dialihkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.Peningkatan sarana dan bantuan biaya pendidikan, Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat bawah, Perbaikan fasilitas publik dan pendampingan sektor riil.
Sebagai mantan legislator, Sofandi mengingatkan bahwa anggota Dewan memikul amanat rakyat, sehingga kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan institusi. Ia meminta para wakil rakyat tidak sekadar menjalankan agenda normatif atau seremonial saat turun ke daerah pemilihan.
“Apakah mereka tahu suara petani dan peternak di sini? Contohnya pasar hewan di Plaosan yang sudah tidak layak, atau petani sayur yang butuh pendampingan agar bisa menembus pasar skala besar,” tegasnya.
Ia menyarankan eksekutif dan legislatif duduk bersama menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berkelanjutan, dan memiliki visi jangka panjang untuk 3 hingga 5 tahun ke depan.(ryn)
