Selasa, 17 November 2026
BerandaArtikelDua Periode, Peluang Ketiga: Mencari Jalan Keluar dari Simpang Jalan UU Desa

Dua Periode, Peluang Ketiga: Mencari Jalan Keluar dari Simpang Jalan UU Desa

-

Menyoal kepastian hukum, pembatasan masa jabatan, dan konsistensi Undang-Undang Desa

Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika pada hari Sabtu 14/11/2026 kemarin, saya menghadiri acara diskusi bertajuk “Antinomi Regulasi Pemilihan Kepala Desa”  yang diselenggarakan oleh DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (ASPI) Magetan, paling tidak kita bisa melihat betapa beragamnya interpretasi terhadap antinomi (konflik norma) antara ketentuan pasal 33 huruf k, pasal 39 dengan pasal 118 huruf a dan b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 3/2024)  Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) Tentang Desa.  Lebih istimewa betapa bermanfaatnya acara tersebut bagi DPRD Kabupaten Magetan yang pada saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif DPRD) Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada saat ini sedang pada tahapan penyusunan naskah akademik. Tentu DPRD sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ASPI tersebut.

Apa yang menjadi urgensi DPRD untuk berinisiatif untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 6/2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 3/2024, yang pada intinya adalah bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara  serentak  ditetapkan dengan “Peraturan Daerah”.

Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengundang pertanyaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Di satu sisi, undang-undang ini membatasi masa jabatan kepala desa paling banyak dua periode. Namun, di sisi lain, pada ketentuan peralihannya justru membuka kesempatan bagi kepala desa tertentu untuk mencalonkan diri hingga periode ketiga. Inilah yang kemudian memantik berbagai pendapat dan interpretasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan penting terhadap masa jabatan kepala desa. Melalui Pasal 39, masa jabatan yang semula enam tahun dengan batas maksimal tiga periode diubah menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 33 huruf k yang mensyaratkan calon kepala desa “tidak pernah” menjabat sebagai kepala desa selama “dua kali” masa jabatan. Jika kedua pasal ini dibaca bersama, pesan hukumnya cukup jelas. Seseorang diberikan kesempatan memimpin desa paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Namun, persoalannya muncul ketika membaca “Ketentuan Peralihan” Pasal 118, khususnya pada huruf  a dan huruf  b. Pasal 118 huruf a memberikan kesempatan kepada kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang baru berlaku untuk mencalonkan diri satu periode lagi. Sementara itu, huruf  b memungkinkan kepala desa yang sedang menjalani periode pertama atau kedua menyelesaikan masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk satu periode berikutnya. Artinya, kepala desa yang telah menjalani dua periode masih dapat memperoleh kesempatan memasuki periode ketiga berdasarkan ketentuan peralihan ini.

Akibatnya, terdapat dua kelompok yang diperlakukan berbeda. Mereka yang telah menjabat berdasarkan aturan lama memperoleh kemungkinan memasuki periode ketiga, sedangkan mereka yang seluruh masa jabatannya berada dalam rezim aturan baru dibatasi dua periode. Perbedaan demikian tidak serta-merta berarti bertentangan dengan konstitusi. “Ketentuan peralihan”  memang dapat memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang mengalami perubahan kedudukan hukum.

Lampiran II Angka 127 dan 129 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa ketentuan peralihan berfungsi menyesuaikan tindakan atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan aturan lama dengan aturan baru dan memungkinkan adanya “penyimpangan sementara dalam ketentuan peralihan”. Namun, penyimpangan itu harus dipahami dalam kerangka penyesuaian hukum, perlindungan kepastian hukum, dan kebutuhan yang bersifat transisional.

Sebagai ilustrasi faktual  adalah : Persoalan “ketentuan peralihan” dalam UU 3/2024 tentang Desa ini sebenarnya sudah pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 3 Januari 2025.

Mahkamah menguji Pasal “118 huruf e” mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah berakhir sampai Februari 2024 (Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini). Perkara tersebut muncul ketika calon kepala desa yang sudah terpilih pada 24 September 2023 berdasarkan ketentuan lama UU 6/2014, menghadapi penundaan pelantikan akibat penerapan aturan baru UU 3/2024,  seperti kita ketahui UU ini mulai berlaku 25 April 2024.

Dalam Putusannya, Mahkamah kemudian menegaskan bahwa ketentuan perpanjangan tersebut tidak diberlakukan bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.  Hal yang menarik, Mahkamah merujuk “Lampiran II Angka 127”  UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang terdampak perubahan peraturan. Putusan itu memberikan pelajaran bahwa ketentuan peralihan tidak dapat diterapkan dengan mengabaikan hak dan kedudukan hukum pihak lain yang sudah terbentuk secara sah.

Kembali kepada permasalahan Pasal 118 a, (yang dianggap cukup jelas), ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan, seperti; bagaimana dengan kepala desa yang telah menjabat dua kali tetapi sebelum berlakunya UU 6/2014, apakah masih boleh mencalonkan lagi? Karena ketentuaannya berbunyi, “Kepala desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi”. Demikian halnya dalam pengisian lembar pernyataan “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan”, apakah perlu dibuatkan format khusus bagi yang telah menjabat dua kali masa jabatan? Yaitu pernyataan calon kepala desa berdasar ketentuan Pasal 118 a dan Pasal 118 b. Dari berbagai pertanyaan yang muncul tampak bahwa  ketentuan pasal 118 a dan b pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terhadap beberapa permasalahan di atas dapat dipertimbangkan beberapa opsi, yaitu :

Pertama, memperjelas pelaksanaan Pasal 118 melalui pedoman administratif yang berlaku seragam. Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap panitia pemilihan kepala desa memiliki pemahaman yang sama mengenai siapa yang memenuhi ketentuan peralihan dan bagaimana riwayat masa jabatannya dihitung.

Kedua, opsi lain dapat dilakukan melalui perubahan terbatas pada UU  Desa, dengan cara mempertahankan pengecualian transisional, tetapi memperjelas hubungannya dengan syarat pencalonan dalam Pasal 33. Misalnya, Pasal 33 huruf k dapat diperjelas dengan menyatakan bahwa pembatasan dua periode berlaku dengan pengecualian khusus bagi kepala desa yang memenuhi ketentuan Pasal 118 huruf a dan huruf b. Perumusan demikian akan memperlihatkan secara tegas hubungan antara norma umum dan norma khusus, sehingga panitia pemilihan tidak harus menafsirkan keduanya secara terpisah.

Ketiga, adalah  membuka ruang pengujian konstitusional.Pada akahirnyaapabila persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui penafsiran maupun perubahan legislasi, tersedia mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Demikian kurang lebih hikmah yang dapat dipetik ketika pada saat saya menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (ASPI) Magetan.

Penulis: Pangajoman_Pelukis

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru