Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan luas dan inisiatifnya dalam teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk memperbarui tata kelola pemerintahan melalui elektronik. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Banyuwangi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran, tetapi juga memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem pemerintahan elektronik di Banyuwangi bukan hanya sekedar modernisasi administrasi saja, tetapi juga merupakan instrument strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi berkomitmen dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan efisiensi dan transparasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, dengan langkah strategis seperti kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk layanan Satu Peta, pengembangan aplikasi Smart Kampung hingga ke desa, serta penerapan tata kelola digital yang terintegrasi dan transparan. Langkah digitalisasi yang diambil oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi memberikan dampak positif dengan peningkatan kualitas tata kelola daerah dengan meningkatnya efisiensi, transparansi, pengambilan keputusan berbasis data, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar sektor.
Dampak positif sistem pemerintahan terhadap perekonomian lokal dapat dilihat dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan ekonomi sesuai potensi lokal. Terdapat beberapa dampak positif dari sistem pemerintahan terhadap perekonomian lokal, yaitu mulai dari penguatan birokrasi yang cepat, efektif, dan akuntabel dapat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan usaha lokal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik, peningkatan pelayanan publik yang mendorong produktivitas masyarakat dan sektor ekonomi, dukungan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pelestarian budaya lokal sebagai sumber ekonomi.
Terdapat tantangan dan hambatan transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang mencakup beberapa aspek mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam menghadapi transformasi digital, infrastruktur teknologi dan adaptasi masyarakat terhadap sistem baru, risiko ketimpangan akses teknologi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur yaitu dengan menyelenggarakan program pelatihan dan literasi digital aparatur sipil negara (ASN) secara berkelanjutan dan melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi digital, pengembangan infrastruktur dan adaptasi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan akses teknologi.
Sistem pemerintahan yang transparan dan digital merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan benar adanya, dengan fondasi yang kuat dan dukungan penuh dari pemerintah. Transparansi dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mengurangi risiko korupsi, sementara digitalisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pengambilan kebijakan berbasis data.
Modernisasi sistem pemerintahan elektronik di Kabupaten Banyuwangi telah memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian lokal melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan ini, menegaskan bahwa pemerintahan digital yang transparan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mempertahankan kemajuan dan kesejahteraan, serta komitmen yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting. Mengatasi tantangan SDM dan pemerataan akses teknologi melalui investasi berkelanjutan dan kebijakan inklusif akan memastikan Banyuwangi terus menjadi contoh sukses modernisasi pemerintahan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat.
Oleh :
Adinda Faqiyatul Ulya
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
