Magetan,seputarjatim.co.id – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyusun cetak biru pembangunan masa depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pertemuan strategis ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju visi Magetan yang lebih maju.
Kepala Bapperida Magetan, Elmy Kurniarto Widodo, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral yang bermuara pada Musrenbang. Setiap program kerja dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tema tematik yang diusung.
Untuk tahun 2027, Pemkab Magetan menetapkan tema: “Penguatan Infrastruktur Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan yang Merata”.
“Rumusan program kami bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan aspek pemerataan. Kami berharap tahun kedua ini menjadi penguatan atas fondasi yang sudah ada sebelum kita mewujudkan visi besar Magetan seutuhnya,” jelas Elmy.
Langkah Magetan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mewakili Kepala Bappeda Jatim, Sekretaris Bappeda Jatim Andika Pratama Herlambang menekankan pentingnya sinkronisasi antara pembangunan daerah dengan target nasional.
Sebagaimana diketahui, tema pembangunan nasional 2027 berfokus pada percepatan transformasi struktural dan peningkatan daya saing demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Penyelarasan ini diharapkan membuat pembangunan di Magetan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Magetan Suratno memberikan catatan khusus terkait potensi lokal. Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi warga.
“Regulasi tata ruang kita telah menetapkan wilayah barat sebagai sentra sayur-mayur yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam RKPD 2027, perbaikan infrastruktur jalan pertanian dan saluran irigasi harus menjadi prioritas untuk menunjang produktivitas petani,” ungkap Suratno.
Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Kang Suyat menegaskan bahwa draf RKPD ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan representasi suara rakyat yang telah dihimpun sejak akhir tahun 2025.
“Esensi dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah bagaimana pemerintah hadir untuk menampung aspirasi masyarakat. Semua masukan yang telah dikumpulkan akan kami perjuangkan untuk masuk dalam program kerja tahun 2027 mendatang,” pungkas Kang Suyat.(ryn)
