Magetan,seputarjatim.co.id– Program Sinergitas yang diajukan oleh pihak eksekutif Kabupaten Magetan sebagai pengganti skema Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menuai kontroversi. Selain minimnya informasi, program yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dikabarkan telah ditolak oleh sebagian anggota DPRD Magetan.
Hingga berita ini diturunkan, baik pejabat eksekutif maupun perwakilan legislatif Kabupaten Magetan memilih bungkam saat dimintai konfirmasi. Upaya wawancara langsung dan komunikasi melalui pesan WhatsApp (WA) kepada kedua pihak terkait program vital ini tidak membuahkan hasil.
Sikap tertutup ini berbanding terbalik dengan tuntutan publik akan transparansi penuh, mengingat Program Sinergitas akan didanai oleh APBD, yang merupakan uang rakyat.
Rudi Setiawan Koordinator Forum Rumah Kita menilai program pengganti Pokir ini berpotensi menghilangkan hak aspirasi warga.
Pokir dikenal sebagai jalur resmi untuk mengimplementasikan usulan pembangunan hasil reses dewan di daerah pemilihan. Jika Pokir ditiadakan atau digantikan program yang sepenuhnya dikendalikan eksekutif, dikhawatirkan aspirasi akar rumput tidak akan terakomodasi.
“Pokir itu adalah produk dari reses, artinya suara rakyat yang dibawa anggota dewan. Kalau diganti program yang tidak jelas dan terkesan sentralistik, itu sama saja menghilangkan aspirasi warga dalam menyampaikan kebutuhan mereka,” tegas Rudi Setiawan Koordinator Forum Rumah Kita,Senin(17/11/2025).
Rudi juga mengatakan program ini harus disosialisasikan.
“Program ini harus disosialisasikan dan jelaskan sejelas-jelasnya,” pungkasnya.
Kabar yang dihimpun bahwa program tersebut masih tahap awal belum ada pembahasan di gedung DPRD Magetan namun dikabarkan di luar gedung DPRD sudah ada pembahasan.(ryn)
