Magetan,seputarjatim.co.id – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magetan diprediksi tidak akan semasif tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak langsung dari berkurangnya nilai transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai angka sekitar Rp154 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan, Muhtar Wahid, mengungkapkan bahwa penurunan anggaran ini sangat terasa di internal dinasnya. Pada tahun 2026 ini, anggaran DPUPR tercatat menyusut hingga 50 persen dibandingkan tahun 2025, yakni menyisakan sekitar Rp48 miliar sebelum perubahan APBD (P-APBD).
“Tahun ini fokus kita bukan pada pembangunan baru, melainkan mempertahankan fungsi infrastruktur yang sudah ada,” ujar Muhtar saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).
Di tengah keterbatasan dana, DPUPR tetap memprioritaskan perbaikan jalan sebagai fasilitas publik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Untuk menyiasati APBD yang minim, Pemkab Magetan gencar melakukan “jemput bola” anggaran ke pemerintah provinsi maupun pusat.
Beberapa keberhasilan lobi anggaran tersebut di antaranya, Proyek Bendo-Maospati: Senilai Rp21 miliar yang dikerjakan oleh pusat, Twin Road: Senilai Rp32 miliar dari anggaran Provinsi yang telah tuntas, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026: Meliputi perbaikan Jalan Parang-Kalipucang (Rp5 miliar) dan Parang-Sayutan (Rp1,6 miliar).
Selain jalan raya, akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Botok juga menjadi perhatian darurat. Meski kebutuhan anggaran untuk jalan baru sepanjang 2,5 km tersebut mencapai miliaran rupiah, saat ini anggaran yang tersedia bahkan belum menyentuh angka Rp1 miliar.
“Panjang totalnya 4,5 kilometer. Untuk akses Sidowayah ke lokasi TPA saja butuh 2,5 kilometer jalan baru. Hitungannya bisa mencapai miliaran, tapi kita upayakan bertahap,” tambah Muhtar.
Di sektor lain, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk lanjutan Embung Sidowayah, Demi mendukung ketahanan pangan agar bisa segera difungsikan tahun ini, Rehabilitasi Kantor Pemda yang dialokasikan sebesar Rp2,1 miliar.
Guna memastikan infrastruktur tetap terjaga meski tanpa pembangunan besar, DPUPR memaksimalkan peran 4 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan 1 Unit Reaksi Cepat (URC).
Khusus untuk sektor pengairan, UPTD SDA diminta bekerja ekstra menjaga jaringan irigasi. Fokus utamanya adalah mencegah kebocoran dan menangani potensi longsor agar distribusi air untuk pertanian tetap lancar dan meminimalisir kerusakan yang lebih parah.(ryn)
