Magetan,seputarjatim.co.id– Ormas Orang Indonesia (Oi) Bersatu, menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran etika dan indikasi korupsi oleh Pj Bupati Magetan, Nizhamul ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, serta Satgas Saber Pungli Pusat.
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan online yang dilayangkan melalui surat bernomor 020/aduan/ormas.oi.bersatu/A.1/11/2024. Dalam pengaduan itu, Ormas OI menyoroti rekam jejak buruk Nizhamul, termasuk isu jual beli jabatan, penarikan fee proyek, dan dugaan gratifikasi yang muncul sejak ia dilantik sebagai Pj Bupati Magetan pada Agustus 2024.
“Nizhamul punya rekam jejak buruk saat menjabat di Kabupaten Batubara dan Provinsi Riau. Baru beberapa bulan menjabat di Magetan, sudah muncul isu jual beli jabatan dan gratifikasi, seperti yang termuat di media,” ujar Ketua Ormas Oi, Syifaul Anam.
Sementara itu,Sofyan aktifis LIRA(Lumbung Informasi Rakyat) Magetan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa terkait Pj Bupati Magetan Nizhamul dengan masa yang lebih besar dan mengumpulkan informasi akurat terhadap dugaan dugaan pelanggaran etik PJ Bupati Magetan.
“Kami akan siapkan masa aksi demo yang lebih besar guna menyambut evaluasi kinerja yang dilakukan Inspetur Jenderal kementerian Dalam Negeri Indonesia terhadap Pj Bupati Magetan pada awal desember 2024 mendatang.” Ucapnya.Selasa(19/11/2024)
Anam menambahkan bahwa dugaan pelanggaran ini memicu gejolak di tengah masyarakat Magetan. Menurutnya, tidak akan ada keresahan jika pejabat daerah menjalankan tugas dengan norma etika yang baik. Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan Nizhamul yang dinilai arogan dan tidak sesuai harapan masyarakat.
“Gejolak ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Masyarakat butuh pemimpin yang menciptakan kondisi aman dan tenteram, bukan malah memperkeruh suasana, terutama di tengah suhu politik yang rawan perpecahan,” tambahnya.
Dalam pernyataan resmi, Aliansi Magetan Peduli mengajukan tujuh poin tuntutan, termasuk permintaan agar evaluasi kinerja Nizhamul dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menolak keberlanjutan kepemimpinan Pj Bupati dengan rekam jejak digital buruk.
Aliansi menyerukan evaluasi berbasis bukti autentik, termasuk karya jurnalistik yang mengungkap kritik serupa saat Nizhamul menjabat di Batubara dan Riau.
“Kami menolak dipimpin oleh Pj Bupati dengan rekam jejak digital buruk, seperti yang juga terjadi saat beliau menjabat di Batubara dan Provinsi Riau. Ini adalah catatan penting bagi Kemendagri agar mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat Magetan,” tegas Anam.
Aliansi Magetan Peduli juga menyoroti indikasi bahwa selama kepemimpinan Nizhamul, Magetan tidak hanya menghadapi isu jual beli jabatan tetapi juga potensi penyalahgunaan wewenang. Mereka berharap pengaduan ini menjadi bahan evaluasi serius untuk mengembalikan etika dan profesionalisme pejabat publik.
“Pengaduan ini lebih mengedepankan langkah administratif untuk memperbaiki etika pejabat negara daripada langsung menempuh jalur pidana. Kami ingin menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” kata Anam.
Aliansi Magetan Peduli juga mengingatkan bahwa masyarakat Magetan membutuhkan pemimpin yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka menginginkan pemerintahan yang mampu menjalankan program kerakyatan dengan baik tanpa menciptakan ketakutan atau hirarki yang tidak sehat.
“Kami sangat mendambakan pemerintahan yang bersih dan pemimpin yang rendah hati, bukan yang arogan dan menempatkan diri sebagai sosok yang harus ditakuti hanya karena jabatannya,” ujar Anam.
Aliansi berharap laporan ini ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, untuk menjamin kepemimpinan di Magetan berjalan dengan lebih baik dan berintegritas.(*)
