Magetan,seputarjatim.co.id — Pemerintah Kabupaten Magetan terus mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah penyamaan persepsi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas MBG lintas sektoral yang digelar di Pendapa Surya Graha pada Kamis (13/8/2026).
Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menegaskan bahwa seluruh elemen operasional, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib merujuk pada regulasi teranyar, yakni Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 12 Agustus lalu.
“Aturan ini baru saja diterbitkan, sehingga diskusi atau keraguan yang muncul sebelumnya kini sudah memiliki kepastian hukum. SPPG wajib menjadikan SE ini sebagai pijakan utama dalam operasional sehari-hari,” tegas Bupati Nanik.
Selain aspek legalitas, sorotan utama dalam rakor tersebut tertuju pada rantai pasok bahan baku pangan. Pemkab Magetan memberi ruang bagi SPPG untuk menjalin kemitraan dengan pelbagai pihak, mulai dari koperasi, asosiasi, hingga peternak lokal secara langsung.
Namun, Bupati menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas dan kesetaraan harga pasar. Siapa pun pemasoknya, harga bahan baku yang disetorkan ke SPPG tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
Untuk mengawal hal tersebut, Dinas Peternakan ditunjuk sebagai pengawas aktif di lapangan.
“Dinas Peternakan bertanggung jawab penuh melakukan kontrol dan pengawasan harga di tingkat pasokan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi serta memastikan pelaku usaha menjual bahan pangan sesuai acuan yang berlaku,” tambahnya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Magetan, termasuk Kapolres, Dandim 0804/Magetan, serta Kepala Kejaksaan Negeri. Hadir pula Sekretaris Daerah Welly Kristanto, Wakil Kepala Regional BGN Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, jajaran OPD terkait, serta para pengelola dan akuntan SPPG se-Kabupaten Magetan.
Melalui sinergi ini, Pemkab Magetan optimistis tata kelola program MBG dapat berjalan tertib, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang adil bagi para penyedia bahan pangan lokal.(ryn)
